Artinya, rakyatlah yang berhak menentukan arah kebijakan politik dan pemerintahan, termasuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya secara berkala.
Andaikan semua orang benar-benar memahami hak demokratis mereka, tentu hal itu akan menjadi peringatan bagi siapa pun untuk bertindak lebih hati-hati. Namun demikian, langkah rakyat tidak bisa serta-merta diwujudkan dalam bentuk perlawanan terbuka terhadap putusan MK. Sebagai langkah awal, masyarakat sebaiknya menempuh jalur etik dengan melaporkan para hakim MK yang terlibat dalam pengambilan putusan tersebut kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Laporan dari rakyat atas keputusan MK tersebut menjadi sangat penting. Tujuannya yakni, untuk menguji netralitas dan integritas para hakim serta menilai apakah terdapat pelanggaran etika dalam proses pengambilan putusan. Langkah ini sah dan legal dalam kerangka negara hukum.
