MEWASPADAI KONSOLIDASI MOBOKRASI: Tinggal Satu Cara Menghentikannya, Kembali Ke UUD’1945

Proses pengrusakan sistem politik Indonesia dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara megganti UUD’1945 Asli dengan UUD’2002 brutal berkedok amandemen konstitusi yang berlangsung selama tiga tahun 1999-2002. Secara strategis, taktis, dan operasional, ada tiga motif politik terselubung pihak Asing merusak sistem politik Indonesia yang didesain oleh para pendiri negara, yaitu:
(1) Menguasai pemerintahan Indonesia lewat presiden non-pribumi. Eviden tentang hal ini, saya minta dicermati motif politik penghapusan syarat presiden orang Indonesia Asli yang ada dalam Pasal 6 UUD’1945 Asli;
(2) Menguasai politik Indonesia dengan merancang “model koalisi bukan koalisi”. Eviden ilmiah tentang motif politik ini, silahkan cermati konsekuensi dan implikasi politik dari pengusulan pasangan calon presiden-wakil presiden “model usulan gabungan partai politik” pada Pasal 6A Ayat (2) klausul terakhir UUD’2002. Ketentuan ini untuk mendesain partai politik terlibat dalam persekongkolan jahat melalui “koalisi kumpul kebo” oleh “jenis partai rental”; dan
(3) Menguasai ekonomi Indonesia dengan membuka “arena tarung derajat” bagi tiga aktor sistem ekonomi politik:
(a) sistem kapitalisme, yang diperankan oleh perusahaan konglomerat;
(b) sistem ekonomi komando, yang diperankan oleh perusahan BUMN/BUMD; dan
(c) sistem ekonomi kerakyatan, yang diperankan oleh Koperasi. Eviden ilmiah tentang motif ini silahkan dicermati klausul demokrasi ekonomi pada Pasal 33 Ayat (4) UUD’2002.

BeritaTerkait

Keluarga Besar Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi Mengucapkan Selamat Nemperingati HARI PAHLAWAN 2026

10 November 2026

Bupati Sukabumi: Hari Pahlawan, Kuatkan Kebersamaan Dan Karya Dalam Pembangunan

10 November 2026