Memastikan ketiga motif politiknya tercapai, pihak Asing menghancurkan sejumlah struktur politik khas Indonesia, dengan cara menghilangkan MPR Asli (meta-struktur) lalu menggantinya dengan MPR Palsu (supra-struktur), menghilangkan DPA (super-struktur) lalu menggantinya dengan Wantimpres (sub-supra struktur), mengubah watak dan jenis partai politik (infra-struktur) sebagai partai ideologi dan kader menjadi “partai rental” sekaligus aktor tunggal kekuatan politik, dan melakukan pemilu langsung presiden-wakil presiden termasuk pemilu langsung kepala daerah yang aturannya dibuat sendiri oleh partai koalisi pemerintah di DPR dan Presiden dukungan koalisi partai pemerintah.
Selain merusak struktur politik tersebut, juga merusak struktur keamanan dan pertahanan negara. Polisi (Polri) dirusak dengan cara menghilangkan Kementerian Keamanan, sehingga Polri berada langsung di bawah arahan Presiden. Sedangkan militer (TNI) dirusak dengan cara dibuat fokus berada di bawah kendali presiden sebagai Panglima Tertinggi. Padahal sebelumnya, TNI sesuai watak dan karakternya sebagai “militer revolusioner profesional” peranya seluas negara dan isinya, lalu dibatasi dengan cara “dipenjara di baraknya” dengan dalih itu adalah ciri “tentara profesional”. Dengan pembatasan itu, maka militer mendapat sorotan publik karena penampilannya dinilai lebih berperan sebagai penjaga kedaulatan kekuasaan dibanding penjaga kedaulatan negara.
