Sepertinya, Prabowo didikte untuk menerima kenyataan dan politik balas budi itu. Namun yang disayangkan, itu akan menggagalkan agenda prabowo yang idealis untuk membangun indonesia kedepan. Kalau kita analisi lebih jauh, orang-orang PDIP yang sedianya akan masuk kabinet, pun tidak jadi dikirim. Menjelang pelantikan masih ada dua kursi kabinet yang disediakan untuk PDIP. Namun kemungkinan, Jokowi menolak PDIP masuk kabinet. Meskipun demikian, orang-orang Jokowi, loyalisnya masih bertahan dan memegang posisi strategis.
Seperti Kapolri, TNI dan Jaksa Agung. Posisi-posisi penting ini membuat pemerintahan Prabowo dikendalikan penuh.
Apakah ini yang kita kehendaki? Tentu saja tidak! Cawe-cawe politik harus dihentikan, dan beri kesempatan kepada presiden terpilih untuk membentuk dan merumuskan sendiri kabinetnya. Kalau kabinet itu atas wibawa Jokowi, maka kabinet itu adalah “kabinet haram jadah” sebab kabinet bukan otoritas presiden yang akan demisioner, melainkan otoritas presiden yang berkuasa.
