Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sesungguhnya merupakan alat yang efektif untuk mengetahui “isi perut” sebuah entitas. Bahkan Laporan Keuangan tahunan, harus yang bersifat audited (sudah diperiksa) oleh – misalnya – Kantor Akuntan Publik (KAP).
Apakah ini sudah dilakukan oleh Kemenag RI, terutama oleh Dirjen PHU dan lebih khusus lagi oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus? Dengan merujuk kasus First Travel (sekitar 3 – 4 tahun yang lalu) dan dewasa ini PT NSWM, yang konon juga terjadi pada tahun 2016 dengan modus yang sama, maka rasanya kita berkeyakinan, bahwa hal ini belum dilakukan sama sekali.
Sekali lagi, dengan pola pelaporan berkala, dengan membaca Laporan Keuangan dengan baik dan benar, maka bila sebuah Travel Biro Umrah sedang ada masalah (apalagi menyangkut keuangan), tentu akan dengan cepat dan mudah dapat dideteksi. Sehingga – bila itu terjadi – Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dapat segera bertindak, baik menghukum ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mencegah terjadinya korban dan kerugian jamaah pada umumnya.
