*Analisis Hukum: Apakah HGB PT. Papan Mas Bisa Dicabut?*
Secara legal formal, perpanjangan HGB diatur secara ketat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Namun, perpanjangan ini bukanlah hak mutlak perusahaan yang bersifat otomatis. Ada beberapa syarat objektif yang harus dipenuhi oleh PT. Papan Mas:
• Tanah masih diusahakan dengan baik: Apakah perusahaan benar-benar menggunakan lahan tersebut untuk produktivitas atau justru membiarkannya terlantar?
• Fungsi Sosial: Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Jika keberadaan HGB justru merugikan masyarakat luas, maka syarat ini dianggap gugur.
• Kepatuhan Administrasi dan Lingkungan: Termasuk di dalamnya kewajiban membayar pajak dan menjaga kelestarian ekosistem sekitar.
