SUKABUMI – Bedanews.com – Persoalan konflik agraria di Indonesia seolah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja, terutama ketika masa berlaku izin hak atas tanah perusahaan besar mendekati titik akhir. Salah satu kasus yang kini tengah menjadi sorotan publik dan pembicaraan hangat di akar rumput adalah polemik perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT. Papan Mas. Di lapangan, suara masyarakat semakin lantang menyuarakan penolakan.
Mereka meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, untuk tidak memperpanjang izin tersebut demi keadilan sosial, sesuai informasi dilapangan, hari Rabu, tanggal (18/02/2026).
*Akar Masalah: Suara dari Lapangan yang Terabaikan*
Masyarakat di sekitar wilayah operasional PT. Papan Mas tidak sekadar berteriak tanpa alasan. Penolakan ini adalah akumulasi dari kekecewaan yang telah tertanam selama puluhan tahun. Berdasarkan pantauan di lapangan, ada beberapa isu krusial yang menjadi pemantik utama, mulai dari minimnya kontribusi perusahaan terhadap lingkungan hingga adanya dugaan penelantaran lahan yang seharusnya bisa dikelola oleh rakyat.
