Ketimpangan penguasaan lahan menciptakan jurang pemisah antara korporasi dan warga sekitar. Masyarakat merasa bahwa masa berlaku HGB yang akan habis adalah momentum “kemerdekaan” untuk mengembalikan fungsi tanah kepada rakyat.
*Pandangan Tajam Ketua DPD JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya*
Menanggapi gejolak ini, Ketua DPD Jaringan Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya turut memberikan pandangan kritisnya. Sebagai lembaga yang mengawasi arus informasi dan dinamika sosial di wilayah Sukabumi, JWI melihat adanya ketidakberesan dalam pemanfaatan lahan oleh PT. Papan Mas.
”Kami di JWI terus memantau perkembangan di lapangan. Aspirasi masyarakat ini bukan tanpa dasar. Ada indikasi kuat bahwa, PT. Papan Mas tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam aturan HGB,” tegas Ketua DPD JWI Sukabumi Raya.
