Jika mengacu pada pernyataan Ketua DPD JWI Sukabumi Raya dan Kepala Desa Sukamaju, terdapat celah besar yang bisa membuat permohonan perpanjangan PT. Papan Mas ditolak oleh Kementerian ATR/BPN. Konflik sosial yang tajam adalah indikator kuat bahwa perusahaan telah gagal menjaga harmoni dengan lingkungan sekitarnya.
Konflik Kepentingan vs Keadilan Agraria
Situasi PT. Papan Mas ini mencerminkan fenomena “Lapar Lahan” di Indonesia. Di satu sisi, perusahaan membutuhkan kepastian hukum untuk investasi mereka. Di sisi lain, populasi penduduk yang terus bertambah membutuhkan ruang hidup. Ketika sebuah perusahaan memegang ribuan hektar lahan namun manfaatnya tidak dirasakan secara merata, maka legitimasi sosial perusahaan tersebut akan runtuh.
Gerakan masyarakat yang menolak perpanjangan HGB ini adalah bentuk dari reclaiming atau upaya merebut kembali hak-hak sipil atas tanah. Masyarakat menginginkan agar lahan tersebut dialihkan statusnya menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), agar dapat dikelola secara mandiri oleh petani atau dijadikan fasilitas umum Desa.
