Kepala Desa mengungkapkan bahwa, selama ini pihak Desa sering menerima keluhan dari masyarakat mengenai sulitnya akses dan pengembangan Desa karena terbentur oleh klaim lahan HGB perusahaan.
”Kami di Pemerintah Desa Sukamaju berdiri bersama warga. Kami menyaksikan sendiri bagaimana lahan tersebut justru menjadi penghambat bagi program-program pembangunan Desa yang sifatnya mendesak. Jika izin ini diperpanjang tanpa ada perubahan nyata, maka kesejahteraan warga kami akan tetap stagnan,” ujar Kepala Desa Sukamaju dengan tegas.
Beliau juga menyoroti masalah CSR (Corporate Social Responsibility) yang dianggap sangat minim. Menurutnya, keberadaan perusahaan besar di wilayah Desa seharusnya membawa perubahan positif bagi infrastruktur dan ekonomi Desa, namun yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat merasa seperti “penonton di tanah sendiri”.
