Oleh karenanya dengan diberikannya abolisi dan amnesti, maka semua proses hukum pidana terhadap Lembong dan Hasto harus stagnasi, Lembong dan Hasto tidak akan menjalani proses hukum pada tingkat pengadilan tinggi dan atau kasasi, demi ketentuan dan pelaksanaan perintah hukum atas dasar abolisi dan amnesti, Lembong dan Hasto harus dibebaskan dari segala sanksi pidana terkait khusus perkara a quo yang mendapat amnesti.
Selain oleh sebab diskresi pengampunan ini adalah keputusan Politik Prabowo selaku Presiden RI yang konstitutsional. *_Namun segolongan publik yang konsentrasi memperhatikan pola penegakan hukum yang dilakukan para aparat, tentu sah sah saja meng-klaim bahwa Tomas Lembong dan Hasto diberi pengampunan melalui diskresi politik, disebabkan salah satunya dari sisi perspektif realitas fenomena dengan berbagai dahsyatnya gejala dinamika banyaknya amicus curiae (sahabat pengadilan) yang vokal dan nyaring diteriakan oleh para aktivis peduli penegakan hukum atau masyarakat pecinta tegaknya keadilan yang menunjukan bebagai data empirik betapa lemah dan ‘buruknya rule ditegakan’ oleh para aparat (law behavior)._* Sehingga telanjang keberadaan praktik over lapping terhadap sistim hukum.
