Kolaborasi ini memastikan Perda P4GN bukan sekadar “regulasi simbolis”, tetapi dapat diimplementasikan dengan mekanisme pengawasan, sanksi, anggaran, dan partisipasi masyarakat. Aspek rehabilitasi menjadi sangat penting, terutama karena berkaitan dengan kepentingan orang tua dalam melindungi anak-anak agar tetap sehat dan kembali ke jalan yang benar.
Lantas muncul pertanyaan, apakah ada cukup waktu bagi DPRD untuk membahas Perda P4GN? Jawabannya tentu bisa. Jika DPRD sungguh-sungguh, Perda P4GN masih memungkinkan diselesaikan pada akhir tahun ini sebagai pengganti Perda KTR, atau setidaknya dapat dituntaskan pada tahun depan. Dukungan dari BNN, Lemhannas, dan pihak terkait lainnya juga sangat mungkin segera disiapkan untuk membantu formulasi Perda P4GN.
