Permendagri tersebut menjadi pedoman bagi provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun Perda P4GN. Dengan diberlakukannya Perda P4GN, daerah dapat melaksanakan program pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan, serta sinergi antarinstansi secara lebih terstruktur. Di daerah lain, naskah akademik rancangan Perda P4GN juga perlu menegaskan pentingnya regulasi lokal untuk mendukung program nasional P4GN.
Dampak positif lain dari Perda P4GN adalah perlindungan generasi muda dan orang tua dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Jika bahaya rokok sudah diketahui luas, persoalan narkotika sering menjadi ancaman tersembunyi bagi anak-anak, remaja, dan keluarga, yang tentunya sangat merisaukan orang tua.
DPRD DKI Jakarta memiliki kewenangan menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan Raperda. Melalui hak ini, DPRD dapat mengusulkan Perda P4GN dengan melibatkan BNN, Lemhannas, badan rehabilitasi, dan akademisi, sehingga rancangan perda memiliki dasar teknis yang kuat, harmonisasi regulasi, serta dukungan program nasional.
