Melihat kontroversi Raperda KTR dan risiko dampak ekonomi terhadap pedagang serta UKM, akan lebih bijaksana jika proses Perda KTR ditunda. Aspek dasar pengendalian asap rokok di Jakarta sejatinya telah diatur melalui Peraturan Gubernur, antara lain Pergub Nomor 50 Tahun 2012 dan perubahan Pergub 40 Tahun 2020, yang mengatur pembinaan, pengawasan, dan penegakan kawasan dilarang merokok.
Selain itu, terdapat juga UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merupakan revisi dari UU Nomor 36 Tahun 2009. UU ini menetapkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum, berupa pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000. Dengan demikian, sebagian besar aspek kesehatan publik dan pengaturan kawasan merokok telah diakomodasi.
Oleh karena itu, fokus DPRD dan Pemprov sebaiknya dialihkan pada regulasi yang belum ada namun sangat penting, yaitu Perda P4GN. Dengan menetapkan regulasi prioritas ini, Jakarta dapat menunjukkan respons yang nyata terhadap persoalan narkotika yang mengancam generasi muda.
