Ketiga, standarisasi kesejahteraan guru. Dalam kaitan ini diperlukan adanya regulasi yang menjamin kesejahteraan minimal bagi semua guru, termasuk guru madrasah swasta.
Keempat, integrasi sistem pendidikan. Pada sisi ini diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik antara Kemendikdasmen dan Kemenag untuk mengintegrasikan kebijakan dan program pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih dan disparitas kebijakan.
Kelima, penguatan lembaga pengawas dan evaluasi. Pada aspek ini pemerintah harus memiliki mekanisme evaluasi yang transparan dan objektif terhadap kondisi pendidikan di bawah kedua kementerian.
Tanpa intervensi serius dan komprehensif dari pemerintah, ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah umum dan swasta akan terus berlanjut dan menciptakan jurang sosial yang semakin lebar.
