Bukan KPK langsung kepada target utama dalam hal gratifikasi, yang subjek hukumnya adalah Mr. KAESANG.
Jadi masyarakat gaduh, KAESANG tak hadiri panggilan KPK. Karena KPK “langsung menyerahkan” kepada Jokowi sebagai Presiden RI dan orang Tua tua Kaesang, inilah lalakon KPK selaku pejabat (politik) publik. Bukan selaku aparatur lembaga hukum (non unsur politik).
Semoga masyarakat diluar disiplin ilmu hukum, atau bidang hukum namun bukan ahli dibidang pidana, agar tidak ikutan termakan isu KPK yang sedang bersandiwara aktif dan berjilid- jilid. Sama dengan kasus ajudan Hasto Kristiyanto, yang dirampas HP. nya seolah maling HP. tertangkap tangan. Namun proses raib lalu berganti kasus.
Maka kasus Kaesang pun akan sama, dan pastinya melibatkan orang lain sebagai pihak pemberi gratifikasi (tidak berdiri sendiri) dan pamor kasus Kaesang bakal redup digantikan kasus lain oleh KPK dengan sebuah perkara atau beberapa perkara yang lebih puitis atau perkara dengan level yang lebih tinggi sisi politisnya disertai “volume media yang lebih hingar bingarnya”. Sedang perbedaan antara keduanya adalah, “KPK panggil dan hadirkan Hasto Kristiyanto atas perintah Jokowi untuk menundukkan Megawati, sebaliknya terhadap Kaesang, KPK yang perintahkan (menyerahkan sesuatunya) Jokowi agar lindungi Kaesang, agar tak menghadiri panggilan mereka (KPK) demi menyelamatkan Jokowi sendiri dari keberlanjutan (pengembangan kasus) gratifikasi atau KKN Kaesang.
