Lalu bagaimana, jika pilot adalah WNA dan kantor perusahaan maskapainya berada diluar negeri?
Maka Penyidik KPK dapat menggunakan sistim hukum yang diatur didalam KUHP. lama, yaitu menggunakan teori asas nasional pasif yakni hukum Indonesia berlaku bagi WNA jika merugikan kepentingan nasional (NRI) vide Pasal 3 dan 4 KUHP (UU.No.1 Tahun 1946). Karena KUHP Baru belum berlaku (UU 1/2023), dan penyidik KPK mesti bekerja sama dengan interpol.
Hak-hak model penyelidikan/ investigasi seperti ini sudah menjadi SOP sebagai tehnis metode penyelidikan (investigasi) undercover (tertutup).
Barulah jika sudah mengarah kepada objek terget melalui metode terbuka (overt) atau kegiatan yang dilakukan secara transparansi sesuai Perkap No. 6 Tahun 2029 Tentang Manajemen Penyidikan Jo. KUHAP Jo. UU. Polri.
