Muslim Arbi menilai, Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk mengakhiri polemik tersebut.
Menurutnya, Kepala Negara perlu segera memanggil Jaksa Agung dan Kapolri, guna memastikan koordinasi antarlembaga berjalan baik dan seluruh proses penegakan hukum tetap berada dalam koridor profesional.
Ia mengingatkan bahwa, program prioritas pemerintah, termasuk pemberantasan korupsi, akan sulit memperoleh kepercayaan publik apabila muncul kesan adanya konflik di antara aparat penegak hukum sendiri.
“Presiden harus memastikan tidak ada dualisme, tidak ada ego sektoral, dan tidak ada kompromi terhadap korupsi. Polri dan Kejaksaan harus berdiri di barisan yang sama untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi,” kata Muslim.
Page 5 of 6
