Majalengka BEDAnews
Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Bandara Internasional Jawa Barat(BIJB) Kertajati Majalengka.Komisi yang membidangi keuangan ini menggali informasi perkembangan proyek kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini.
Peninjauan dipimpin Wakil Ketua Hilman Sukirman, para wakil rakyat itu mendapat penjelasan terkait progres pembiayaan proyek BIJB. Dari data yang dipaparkan dijelaskan untuk kebutuhan biaya yaitudengan nilai proyek sebesar 2.166 milyar, modal kerja 240 milyar, cost over run sebesar Rp. 200 milyar total biaya Rp. 2.606 milyar.
Realisasi pembiayaan modal pemilik saham Rp. 808,5 milyar, sindikasi bankRp. 906 milyar (telah dicairkanRp. 650 milyar pada 27 Sept 2017) sehingga totalnya Rp. 1,776,5 milyar. Kekurangan dana Rp. 827,5 milyar, untuk kekurangan dana ini alternatif pemenuhannya antara lain: Alternatif 1, tambahan setoran modal (telah diajukan di APBDP 2017 sebesar Rp. 200 milyar).
Alternatif 2, RDPT (efektif per 9 Agustus 2017), Alternatif 3, pembiayaan sindikasi syariah Tahap II (Proses Komite).Progres pengembangan kostruksi keseluruhan mencapai (per 8 Oktber 2017)64,1156%, progres pengembangan infrastruktur (per 8 Oktober 2017) 97,0764%, progres terminal utama penumpang mencapai 49,1393% (per 8 Oktober 2017).
PT. BIJB menjelaskan terkait dengan pembatalan PT. AP II untuk menyertakan modal sebagaimana yang menjadi komitmen awal, pihaknya merasa terkejut dan sudah menyampaikan pada rapat dengan Kemenhub mengenai keberatan PT. BIJB terhadap pembatalan dimaksud karena pembangunan BIJB merupakan amanat dari Pemprov dan DPRD Provinsi Jawa Barat yang harus dilaksanakan oleh PT. BIJB, sehingga PT. AP II tidak bisa begitu saja membatalkan komitmen awal yang sudah disepakati bersama.
Semenetara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pembangunan BIJB ini erat kaitannya dengan kepentingan banyak pihak. Sehingga banyak pihak yang sangat menginginkan proyek ini selesai sesuai target. Meskipun dalam prosesnya menuai polemik.
Terutamanya adanya MoU antara PT Angkasa Pura II dan PT BIJB yang akhirnya membatasi atau menjegal masuknya dana APBN Rp 350 miliar ini proyek pembangunan BIJB ini,pungkas politisi yang juga sekretaris DPW PKS Jabar ini@
