Bandung BEDAnews.com
Menyikapi konflik yang terjadi diantara sarana transportasi konvensional dan online, angota DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membuat regulasi baru terkait transportasi.
Demikian dikatakan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Dr. Suinatra dalam keterangannya kepada wartawan,di Bandung (16/10).
Dikatakan, melihat perkembangan yang terjadi saat ini, di satu sisi sarana transportasi online juga sudah dibutuhkan oleh sebagian masyarakat. Jadi jika dilakukan pembekuan itu bukan merupakan langkah yang tepat.
Hal yang urgen saat ini, untuk mencegah konflik dalam berbagai bentuk antara transportasi konvensional dan online, Pememrintah Pusat segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal ini, karena sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pihak yang berwenang dalam pengelolaan transportasi ada dibawah kendali Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Sementara kewenangan Pemerintah Daerah dalam sektor transportasi hanya menyangkut hal-hal yang bersifat teknis.
Anggota Komisi III DPRD jabar ini menambahkan, ada beberapa hal yang perlu diatur dalam PP soal transportasi diantaranya seiring dengan perkembangan teknologi proses perijinan yang selama ini digunakan untuk transportasi konvensional seperti KIR secara bertahap harus dibuat melalui sistem online.
PP transportasi juga nantinya perlu mengatur terkai besaran tarif dan pajak. Jika tarif di transportasi konvensional sudah jelas batas bawah dan batas atas, untuk sarana transportasi online juga harus dibuat mekanisme tersebut dan diungkap secara transparan.
Sunatra juga mengungkapkan penarikan pajak juga baru ada di transportasi konvensional, sementara di transportasi online mekanisme penarikan pajak yang dipungut belum nampak dan hal itu jika sudah dilakukan harus diungkap kepada publik secara transparan.@
