“APBD kita hanya menanggung sekitar 77.800 warga, tapi tagihan BPJS sudah menembus 79.000 jiwa. Ini mengindikasikan ada warga dari luar Kota Cirebon yang berobat di sini, dan tagihannya dibebankan kepada Kota Cirebon,” ungkap Yusuf.
Ia menegaskan bahwa Komisi III akan membahas lebih lanjut persoalan ini dan mendorong adanya koordinasi lintas daerah untuk mencari solusi. “Karena yang piutang harus ditagih itu ya Kota Cirebon, padahal pasiennya dari luar kota,” tegasnya.
Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melaporkan hal ini kepada pimpinan DPRD dan mendorong komunikasi dengan Pemerintah Provinsi maupun daerah asal pasien. “Kami ingin ada kejelasan. Apakah kita diberi ruang untuk koordinasi lintas wilayah, atau bagaimana. Yang pasti, kami akan teruskan ini ke pimpinan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
