KOTA CIREBON – Fenomena warga Kota Cirebon yang berbondong-bondong mendatangi kantor kelurahan, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempertanyakan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapat perhatian DPRD Kota Cirebon.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menilai banyaknya masyarakat yang mempertanyakan status desil karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Cirebon.
Menurut Rinna, persoalan tersebut tidak semata-mata mengenai keinginan masyarakat untuk mendapatkan desil yang lebih rendah. Fenomena itu juga menunjukkan adanya pertanyaan mengenai akurasi data sosial ekonomi yang menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah.
