Bandung BEDAnews
Sejak diserahkannya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat TA 2013 oleh Gubernur jabar Ahmad heryawan pada rapat paripurna Senin (30/6), Komisi A DPRD Jawa Barat sejak Selasa (1/7) menindaklanjutinya dengan melakukan pembahasan bersama mitra kerja mereka yang terkait dengan dengan mengundang OPD mitra kerjanya Sesuai dengan bidang tugas yang digarapnya,
Komisi A selama dua hari melakukan rapat kerja dengan Badan Kerjasama Pembangunan Provinsi (BKPP) Provinsi Jawa Barat, BKD, Bapusipda, Sekretariat KPID, Satpol PP, Sekretariat DPRD, Badiklatda, Bakesbangpolinmas, Badiklatda, Innspektorat, Biro Hukum dan HAM, Biro Otda, Biro PBD, serta Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
dari hasil rapat kerja tersebut Anggota Komisi A Nawafie Saleh, menyatakan “Apa yang dicapai oleh mitra kerja Komisi A dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2013 patut mendapatkan apresiasi, terutama karena realisasi program kegiatan yang rata-rata mencapai 90% dari target yang telah ditetapkan. demikian dikatakan Nawafie saat memimpin rapat hari kedua di Purwakarta.
LKPD Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan opini WTP tentunya menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan di tahun 2013 sudah berjalan dengan baik, tinggal bagaimana kita bisa mempertahankannya di tahun mendatang,
Sekretaris Komisi A Sugianto Nangolah menanggapi apa yang disampaikan para kepala OPD, menyatakan opini dari BPK RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat yang telah diraih untuk yang ketigakalinya dianggap sesuatu hal yang wajar. " Apalagi melihat sedikitnya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada kami."
Sedangkan beberapa kendala yang disampaikan para kepala OPD meliputi ,terjadinya gagal lelang dalam pengadaan barang jasa, ketidakcermatan dalam membuat rincian paket pekerjaan dalam DPA sehingga paket pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan, termasuk diantaranya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk program Desa Mandiri yang tidak dapat dilaksanakan BKPP karena berdasarkan masukan Inspektorat yang berkewajiban melakukan kegiatan tersebut adalah OPD yang memberikan bantuan.
