Selain kendala tersebut, beberapa OPD juga menyampaikan kendala terbatasnya SDM terdidik, seperti yang dialami Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) yang kekurangan tenaga ahli arsiparis dikarenakan adanya proses mutasi pegawai.
"Kami butuh 30 orang arsiparis, sementara yang ada sekarang hanya 12 orang," jelas Kepala Bapusipda Provinsi Jawa Barat.
Pada rapat kerja hari kedua, Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Barat mengemukakan saat ini atas masukan dari BPK pihaknya akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap dana BOS, karena dana BOS diantaranya berasal dari APBD Provinsi.
"Sebelumnya sesuai aturan kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap dana BOS yang diberikan kepada Kab/Kota karena itu bukan kewenangan kami, sehingga nantinya kami mungkin agak kesulitan karena menyangkut kab/kota."
Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi A Ganiwati mengharapkan agar Inspektorat bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan, sehingga nantinya ketika diperiksa BPK tidak terlalu banyak temuan yang tentunya akan berpengaruh terhadap opini LHP BPK.
“Kita juga tentunya berharap agar dalam melakukan pemeriksaan, masalah formil dan materiil harus diperhatikan jangan hanya di satu sisi saja," lanjut Ganiwati.
Menanggapi persoalan-persoalan hukum terkait status aset milik Pemprov Jabar yang diklaim oleh individu atau masayarakat, seperti kasus Gasibu dan kantor Dinas Peternakan di Jl. Dago Bandung.
Nawafi anggota Fraksi partai Golkar jabar ini berharap agar kasus-kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi Biro Hukum dan HAM, agar tidak ada lagi kasus mengenai kepemilikan aset tersebut." Jangan sampai kita kehilangan aset daerah karena masalah-masalah seperti itu.
"Masalah di wilayah perbatasan juga jadi perhatian dewan, baik itu antar provinsi, kabupaten ataupun kota, Komisi A meminta agar Biro Otonomi Daerah memberikan perhatian mengingat implikasinya yang bisa menimbulkan konflik diantara keduabelah pihak ataupun konflik di antara masyarakat sendiri.@hermanto
Selain kendala tersebut, beberapa OPD juga menyampaikan kendala terbatasnya SDM terdidik, seperti yang dialami Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) yang kekurangan tenaga ahli arsiparis dikarenakan adanya proses mutasi pegawai.
"Kami butuh 30 orang arsiparis, sementara yang ada sekarang hanya 12 orang," jelas Kepala Bapusipda Provinsi Jawa Barat.
Pada rapat kerja hari kedua, Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Barat mengemukakan saat ini atas masukan dari BPK pihaknya akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap dana BOS, karena dana BOS diantaranya berasal dari APBD Provinsi.
"Sebelumnya sesuai aturan kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap dana BOS yang diberikan kepada Kab/Kota karena itu bukan kewenangan kami, sehingga nantinya kami mungkin agak kesulitan karena menyangkut kab/kota."
Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi A Ganiwati mengharapkan agar Inspektorat bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan, sehingga nantinya ketika diperiksa BPK tidak terlalu banyak temuan yang tentunya akan berpengaruh terhadap opini LHP BPK.
“Kita juga tentunya berharap agar dalam melakukan pemeriksaan, masalah formil dan materiil harus diperhatikan jangan hanya di satu sisi saja," lanjut Ganiwati.
Menanggapi persoalan-persoalan hukum terkait status aset milik Pemprov Jabar yang diklaim oleh individu atau masayarakat, seperti kasus Gasibu dan kantor Dinas Peternakan di Jl. Dago Bandung.
Nawafi anggota Fraksi partai Golkar jabar ini berharap agar kasus-kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi Biro Hukum dan HAM, agar tidak ada lagi kasus mengenai kepemilikan aset tersebut." Jangan sampai kita kehilangan aset daerah karena masalah-masalah seperti itu.
"Masalah di wilayah perbatasan juga jadi perhatian dewan, baik itu antar provinsi, kabupaten ataupun kota, Komisi A meminta agar Biro Otonomi Daerah memberikan perhatian mengingat implikasinya yang bisa menimbulkan konflik diantara keduabelah pihak ataupun konflik di antara masyarakat sendiri.@hermanto
