JAKARTA, BEDAnews – Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP), Haris RN, menanggapi isu yang berkembang terkait penolakan penggantian klaim reimburse biaya kesehatan salah satu pegawai Bank SulutGo (BSG).
“Persoalan ini perlu diperhatikan, mengingat BSG adalah institusi perbankan publik yang seharusnya memiliki kebijakan solutif dalam menyikapi setiap permasalahan. Kasus reimburse yang tidak diganti ini harus dikaji secara mendalam, baik dari aspek regulasi maupun kebijakan internal, karena dapat berdampak pada produktivitas pegawai serta stabilitas perusahaan,” ujar Haris di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Menurut Haris, munculnya masalah ini ke ranah publik semestinya bisa dicegah oleh manajemen BSG. Ia menekankan bahwa jaminan kesehatan bagi pegawai beserta keluarganya merupakan kebutuhan mendasar yang harus diperhatikan agar kinerja perusahaan tetap optimal.
