“Namun kita bisa lihat, dari 34 provinsi yang pernah terjadi kasus korupsi, yang ditangani oleh KPK berjumlah 26 provinsi. Artinya hanya ada 8 provinsi belum terbukti oleh KPK. Tapi apakah 8 provinsi yang tidak terjadi korupsi, apa patut disebut tidak ada korupsi. Bisa saja aibnya masih ditutup. Yang membuat orang korupsi itu, terbanyak adalah suap menyuap. Penyuapan, adalah salah satu bentuk atau modus terbanyak,” urainya.
Pada kesempata tersebut, Firli mengapresasi Ridwan Kamil yang sudah menyampaikan informasi berkas terkait mutasi dan rotasi jabatan bupati/walikota saat begitu dilantik 2 tahun. Kemudian reformasi kabinet kepala dinas 6 bulan bisa langsung diganti semua dan ada nilai bargaining.
Sedang terkait tata kelola aparatur penyelenggara negara, diutarakan Firli, yang sudah dibangun baik oleh Gubernur Jawa Barat juga perlu dicontoh. Seperti halnya tata kelola pemerintah yang baik, aparaturnya baik, intergritas baik, maka atas dasar itu, dirinya meyakini, perkara-perkara korupsi tidak akan ada lagi di Provinsi Jawa Barat.
