LBH Buwana Carubanagari menyebut sejumlah aturan yang dianggap dilanggar Ketua DPRD, antara lain
1.UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan DPRD bukan bagian dari eksekutif.
2. Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kota Cirebon terkait independensi dan kehormatan lembaga legislatif.
3. PERJA 006/A/JA/07/2017 yang membatasi representasi JPN hanya untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah (eksekutif), LPNK, serta BUMN/BUMD – bukan DPRD.
4. UU No. 11/2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang melarang benturan kepentingan.
LBH memaparkan lima dugaan pelanggaran utama yang dilakukan Ketua DPRD:
1. DPRD bukan instansi yang boleh diwakili JPN.
2. Melanggar prinsip independensi legislatif.
Page 3 of 5
