“Ini adalah perilaku tidak etis dalam konteks memimpin rapat. Tindakan itu melanggar kode etik pimpinan sidang dan pimpinan DPRD,” tegas Reno.
Dugaan pelanggaran lainnya terkait keputusan Ketua DPRD memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Cirebon untuk mewakili DPRD dalam gugatan Citizen Lawsuit (CLS) di Pengadilan Negeri Cirebon. Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian hibah APBD tanpa NPHD dan BAST.
Menurut Reno, langkah tersebut menimbulkan conflict of interest, karena Kejaksaan Negeri Cirebon adalah penerima hibah yang menjadi objek sengketa.
“Dengan memberikan kuasa kepada JPN, DPRD kehilangan independensinya dan justru diwakili oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut,” ujarnya.
