1. Memeriksa Ketua DPRD atas dugaan pelanggaran etik.
2. Meminta dasar hukum pemberian kuasa kepada JPN.
3. Menyatakan tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran etik dan administrasi.
4. Memerintahkan pencabutan kuasa JPN.
5. Menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan apabila pelanggaran terbukti.
Reno berharap laporan ini menjadi momentum pembenahan sistem dan tata kelola pemerintahan di Kota Cirebon agar berjalan lebih bersih, transparan, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.
Page 5 of 5
