3. Menimbulkan benturan kepentingan, karena JPN adalah pihak berkepentingan dalam objek sengketa hibah.
4. Bertentangan dengan tata kelola DPRD, karena semestinya DPRD mendapat dukungan hukum dari Sekretariat DPRD atau advokat profesional.
5. Menurunkan martabat dan integritas lembaga melalui keputusan pemberian kuasa kepada pihak yang berkepentingan.
Reno menilai tindakan Ketua DPRD berpotensi menimbulkan dampak signifikan, seperti, hilangnya independensi DPRD sebagai lembaga legislatif, Munculnya persepsi negatif publik terhadap lembaga, Terjadinya ketidaktertiban tata kelola kelembagaan, Tidak adanya pembelaan hukum objektif kepada DPRD dan Timbulnya konflik kepentingan serius dengan Kejaksaan Negeri Cirebon.
Dalam laporannya, LBH Buwana Carubanagari meminta BK DPRD Kota Cirebon untuk:
