Bandung. BEDAnews.com
Dengan telah diserahkannya Daftar Pelaksanaan Anggaran TA 2015 kepada seluruh SKPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di aula barat Gedung Sate. Selasa (13/1) Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari. S.sos. M.Si meminta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)termasuk juga Setwan agar segera merancang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA.
“DPA SKPD sudah dibagikan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan telah diterima langsung oleh pimpinan SKPD dan Setwan, untuk itu, mulailah menyusun langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan”, pinta Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari kepada wartawan usai menghadari penyerahan DPA SKPD dan Dana bagi hasil Kabupaten/kota TA 2015.
Dikatakan, dalam DPA SKPD yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Untuk itu, dalam merancang kegiatan harus sesuai dengan mata anggaran yang sudah digariskan dalam DPA. Jangan menyimpang, nanti akan jadi masalah.
Ineu mengatakan, DPA SKPD yang dibagikan hari ini, merupakan hasil perbaikan atas evaluasi APBD Jabar 2015 oleh Kemendagri beberapa hari lalu. Jadi mulai besok pihak SKPD dan Setwan dapat membahas dan merancang kegiatan dan menggunakan anggaran berdasarkan DPA.
“Kalau memang sudah sesuai, laksanakan kegiatan di awal-awal bulan tahun 2015, tidak usah menunggu menjelang akhir tahun anggaran, agar tidak bertumpuk saat jelang tutup buku”, pinta Ineu didampingi Sekwan Ida Hernida.
Dalam kesempatan tersebut, Ineu juga mengatakan, bersadarkan hasil evaluasi Kemendagri, diminta agar semua kebutuhan utama/ wajib harus terlebih dahulu dipenuhi, terutama butuhan dasar bagi rakyat harus didahulukan terlebih dahulu, kewajiban Pemprov sesuai dengan RPJMD, setelah itu bagi program yang lain disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Apa-apa yang disarankan oleh Kemendagri atas nama pemerintah pusat terhadap APBD Jabar 2015, kita ambil hal positifnya aja. Memang, dalam mengevaluasi ABPD Provinsi pihak Kemendagri cukup ketat dan jeli terhadap program yang disampaikan oleh Pemprov, terutama sektor pendidikan harus 20%, Kesehatan Harus 10% dan infrastruktur juga harus 10%. Tapi dalam penyusunan APBD Jabar 2015, untuk sektor pendidikan sudah diatas dari melebihi, namun untuk sektor kesehatan masih jauh kurang, untuk itu kita diminta memperbaiki ARPBD Jabar 2015 sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari kemendagri.
Lebih lanjut Ineu mengatakan, kalau Pemerintah pusat sangat saklak terhadap ajuan APBD Provinsi, maka kedepan tentunya kita juga akan melakukan hal sama terhadap pemerintah Kabupaten/kota se Jabar. Bagi daerah yang programnya kurang atau bahkan tidak berpihak kerakyat, maka Pemprov tidak segan-segan untuk mencoretnya dan memeinta pemkab/kot untuk mengganti program yang lebih jelas dan berpihak untuk kesejahteraan rakyat.@her
