Selain fokus pada penguatan tata kelola, BKN juga terus mengawal netralitas dan profesionalisme ASN. Menurut Prof. Zudan, pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen ASN di daerah akan terus diperkuat, termasuk pemberian sanksi kepada instansi yang tidak menjalankan ketentuan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
“Penguatan sistem merit harus berjalan beriringan dengan upaya mencegah politisasi jabatan yang dapat mengganggu profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Zudan kembali mengangkat pentingnya pemerataan kesejahteraan ASN melalui penerapan sistem _single salary_. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan penghasilan ASN antar daerah meskipun beban dan tanggung jawab pekerjaan relatif sama. Karena itu, BKN terus mendorong lahirnya sistem kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi seluruh ASN.
