Dalam rapat kerja terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tersebut, BKN bersama Komite I DPD RI juga membahas seputar kebijakan manajemen PPPK termasuk PPPK Paruh Waktu. Mulai dari kontrak kerja, pembayaran gaji, hingga pelaksanaan tugas.
Terkait itu, Prof. Zudan menegaskan bahwa, BKN terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan terkait PPPK agar mampu memberikan kepastian kerja, sekaligus mencegah munculnya persoalan ketenagakerjaan di masa depan. (Hsn).
Page 5 of 5
