“Kalau berbicara Kartu Kredit Indonesia, ini berbicara masalah uang. Kalau berbicara masalah uang, ini sangat sensitif dan riskan,” kata Kang DS.
Kang DS meminta Bank BJB bersama Pemkab Bandung memastikan sistem pengamanan dan pemantauan transaksi KKI berjalan optimal sehingga kartu tidak disalahgunakan.
Untuk itu ia menekankan, penggunaan KKI bukan persoalan ketidakpercayaan terhadap aparatur, melainkan bentuk kehati-hatian dalam menjaga uang negara dan uang rakyat.
“Ini uang negara, ini uang rakyat. Maka saya minta Kartu Kredit Indonesia betul-betul disosialisasikan, diedukasi dan diberikan pemahaman kepada para pemegangnya,” tegasnya.
Selanjutnya ia meminta Sekretaris Daerah, BKAD, BKPSDM dan Inspektorat menyiapkan mekanisme pengawasan serta regulasi yang jelas, termasuk sanksi apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan KKI.
