Ini merupakan salah satu langkah mitigasi yang dapat diterapkan adalah kewajiban bagi pemegang KKI untuk membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak. Selain itu, evaluasi dan pemeriksaan secara berkala oleh Inspektorat perlu dilakukan untuk memastikan setiap transaksi sesuai peruntukan.
“Solusinya, siapkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak bagi pemegang KKI dan lakukan evaluasi rutin oleh Inspektorat,” ungkapnya.
Kang DS juga meminta agar penggunaan KKI diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar strategis dan mendukung percepatan pelayanan publik. Ia mencontohkan sektor yang memiliki intensitas pelayanan tinggi kepada masyarakat, seperti penanganan kebencanaan, Dinas Sosial, Perumahan dan Kawasan Permukiman, pekerjaan umum dan infrastruktur, serta pendidikan.
