Bunda menambahkan KKI ini terbit setelah melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan kebijakan implementasi, perjanjian kerja sama dengan Bank BJB, pengumpulan data dan dokumen persyaratan, verifikasi dan validasi calon pemegang KKI, hingga bimbingan teknis penggunaan KKI yang dilaksanakan bersama Bank BJB dan BKAD.
“Saya berharap implementasi KKI dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung TP2DD, khususnya dalam memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Kang DS menegaskan bahwa penerapan KKI harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat. Ia menggambarkan penggunaan instrumen transaksi yang berkaitan langsung dengan uang negara membutuhkan integritas dan kehati-hatian dari seluruh pemegang kartu.
