“Tentunya KKI merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan digitalisasi transaksi belanja daerah dan mengurangi penggunaan uang tunai,” ujar Bunda Yana.
Bunda Yana mengharapkan dalam penggunaan KKI dapat membuat pelaksanaan belanja APBD menjadi lebih efektif, efisien, transparan, aman, tertib, dan akuntabel. Selain itu, sistem tersebut juga memperkuat pengawasan serta ketelusuran setiap transaksi yang dilakukan pemerintah daerah.
Pada tahap awal implementasi KKI di Kabupaten Bandung terdapat 33 organisasi perangkat daerah dengan total 143 kartu yang tersebar pada perangkat daerah. Jadi KKI tersebut digunakan untuk mendukung transaksi belanja pemerintah daerah sesuai peruntukan, pagu anggaran, kebutuhan, serta kewenangan masing-masing pemegang kartu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
