Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan juga mengungkapkan bahwa, Kemendagri akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dalam penguatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna Daerah terutama kaitannya dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
Substansi tersebut akan menjadi salah satu bahan penyempurnaan dalam pedoman penyusunan RKPD yang bersifat tahunan sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat lebih akuntabel dan berintegritas.
“Kami menyambut baik masukan dari KPK dan akan mengakomodasi substansi tersebut dalam penyusunan Pedoman RKPD bersifat tahunan. Harapannya, regulasi yang disusun semakin mampu mendukung tata kelola perencanaan daerah yang transparan, akuntabel, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan,” jelas Iwan.
