Sementara itu, Rendy menegaskan, tahun 2026 menjadi momentum penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah agar semakin selaras dengan prioritas nasional dan program strategis nasional yang berorientasi kepada layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Penguatan tersebut dilakukan melalui pembinaan teknis, konsultasi langsung dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait implementasi e-Fasilitasi SIPD, serta penyelarasan dokumen perencanaan daerah,” imbuh Rendy.
Pada forum tersebut, dibahas berbagai aspek teknis dan kebijakan, antara lain mekanisme fasilitasi penyusunan RKPD 2027, Perubahan RKPD Tahun 2026, sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah, penyesuaian nomenklatur dan indikator kinerja, pengendalian dan evaluasi hingga penyelarasan dokumen RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan berbagai kendala implementasi yang memerlukan koordinasi dan pembinaan lebih lanjut.
