“Pemerintah pusat dan daerah perlu membangun kepastian regulasi terkait batas waktu perubahan organisasi, mekanisme penyesuaian dokumen, serta prosedur transisi dalam SIPD agar konsistensi dokumen perencanaan tetap terjaga,” jelas Yoppy.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan sosialisasi, konsultasi dan pembimbingan teknis bagi admin dan operator perangkat daerah agar mampu mengoperasikan sistem informasi secara optimal dan mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah. (Red).
Page 5 of 5
