Ditjen Bina Pembangunan Daerah juga menegaskan posisi strategis RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi pedoman pembangunan daerah selama satu tahun, acuan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah, instrumen pengendalian kinerja, serta dasar penyusunan dokumen penganggaran daerah.
“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mempercepat penetapan RKPD Tahun 2027 agar proses penyusunan dokumen penganggaran berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” imbuh Iwan.
Penyusunan RKPD Tahun 2027 sendiri berpedoman pada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 yang menjadi instrumen penghubung antara arah kebijakan nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 dan hasil Rakortekrenbang Tahun 2026 dengan kebutuhan pembangunan daerah. Penyusunannya juga tetap memperhatikan karakteristik wilayah dan target RPJMD Tahun 2025–2029.
