Dalam proses fasilitasi, Iwan Kurniawan menekankan pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen utama dalam menjamin konsistensi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan.
“Pelaksanaan fasilitasi RKPD Tahun 2027 Provinsi Jawa Timur juga dilakukan berbasis SIPD untuk memastikan keselarasan antara perencanaan daerah dan kebijakan pembangunan nasional,” kata Iwan, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (8/6/2026).
Iwan juga menjelaskan bahwa, hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang tercatat pada e-Dalev SIPD menunjukkan capaian yang cukup baik. Realisasi keuangan mencapai 87,82 persen, capaian kinerja program sebesar 86,19 persen, dan capaian kinerja subkegiatan sebesar 91,14 persen. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah yang tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat evaluasi berbasis outcome, serta memastikan program pembangunan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
