Pada forum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memaparkan capaian dan proyeksi indikator makro pembangunan daerah, alokasi pendanaan pembangunan Tahun 2027, program prioritas yang mendukung kebijakan nasional, dukungan terhadap Program Kegiatan Prioritas Nasional (PKPN), serta capaian dan target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta segera melakukan penyempurnaan terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2027 dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2027.
Setelah ditetapkan, salinan peraturan tersebut wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat tujuh hari setelah penetapan.
Selain itu, Bappeda Provinsi Jawa Timur juga diharapkan menyampaikan matriks tindak lanjut hasil fasilitasi kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah. (Red).
