Iwan menjelaskan bahwa, fasilitasi Rankhir Perubahan RKPD Tahun 2023 yang dilakukan tersebut, bertujuan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen anggaran.
Lebih lanjut, juga menjaga legitimasi penambahan output baru dan atau pengurangan output dalam Perubahan RKPD, serta menjustifikasi pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya pada tahun anggaran berjalan.
Mengenai hal itu, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo perlu menjadikan perubahan RKPD ini sebagai dasar atau pedoman dari perubahan Renja OPD di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
“Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah, Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah,” tuturnya.
