“Segera menetapkan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023, agar dapat menjadi pedoman penyusunan KUPA PPAS, kemudian segera Menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan,” ujarnya.
Sebagai informasi, pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Pengembangan Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Perwakilan Komponen Lingkup Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga Teknis Terkait, Direktorat SUPD lingkup Ditjen Bangda, Ka.Bappeda Provinsi Gorontalo serta perwakilan OPD Provinsi Gorontalo. (Red).
Page 4 of 4
