Pada pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara mengungkapkan bahwa, jumlah RTLH di wilayahnya tercatat sekitar 1.000 unit. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), backlog kelayakhunian di daerah tersebut mencapai 12.995 unit. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis melalui penguatan perencanaan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.
Selain persoalan hunian, penataan kawasan bantaran Sungai Barito juga menghadapi tantangan pada aspek sanitasi yang masih belum memadai. Oleh karena itu, pengembangan kawasan waterfront city tidak hanya berfokus pada penataan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh.
Dari sisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyampaikan adanya dinamika anggaran daerah. APBD yang semula sebesar Rp3 triliun sempat mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp1,4 triliun, namun kembali meningkat menjadi sekitar Rp3,1 triliun setelah adanya tambahan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam merancang strategi pembiayaan program perumahan dan permukiman.
