“Pemerintah daerah perlu memastikan dalam dokumen perangkat daerah terkait tujuh strategi peningkatan pengelolaan perikanan dan kelautan yang telah ditetapkan dalam RKP 2024,” tutup Suprayitno.
Rapat ini dihadiri Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pejabat dari Kementerian ATR/BPN, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Bappenas serta perwakilan dari Bappeda dan OPD yang menangani urusan kelautan dan perikanan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. (Red).
Page 3 of 3
