“Rencana Aksi Implementasi Kebijakan PPSI tahun 2023-2025 ini merupakan living document yang bersifat indikatif serta dapat disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah dan kementerian/lembaga. Selain itu, juga dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Saya berharap kegiatan penyusunan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Implementasi Kebijakan PPSI ini dapat dijadikan role model exit strategy atas pembelajaran kegiatan pengelolaan irigasi menuju modernisasi irigasi yang diperkenalkan melalui program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP),” tandas Wamendagri, John Wempi.
