Kegiatan tersebut juga melibatkan pejabat Kementerian/Lembaga terkait, pimpinan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta perwakilan pemerintah provinsi dari berbagai wilayah Indonesia.
Pada sesi dialog interaktif, Ditjen Bina Bangda Kemendagri mengangkat agenda strategis bertajuk “Sinergi Pusat dan Daerah serta Alternatif Strategi Pelaksanaan Program Ekonomi Syariah di Daerah.”
Pembahasan difokuskan pada upaya memastikan pengembangan ekonomi syariah tidak berhenti pada tataran kebijakan dan komitmen, tetapi diterjemahkan secara konkret ke dalam dokumen perencanaan, program, kegiatan, penganggaran, hingga pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Salah satu instrumen strategis yang menjadi perhatian adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD) sebagai sarana memperkuat keterpaduan perencanaan pembangunan daerah, termasuk pengarusutamaan ekonomi syariah melalui program dan subkegiatan perangkat daerah.
