Dalam pelaksanaannya, operator Dapodik Kabupaten/Kota bersama perangkat daerah terkait perlu memastikan konsistensi dan keterverifikasian data berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Data tersebut selanjutnya menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen usulan penyesuaian nomenklatur. Dengan dukungan informasi yang valid, pemerintah dapat menyampaikan kebutuhan secara lebih terukur, menjelaskan urgensi kebijakan dan memperkuat dasar pertimbangan dalam proses penelaahan.
Validasi data juga membantu pemerintah daerah menetapkan prioritas secara lebih tepat, sehingga dukungan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan pelayanan yang paling mendesak.
Kabid Dinas Pendidikan Papua Tengah sebagai perwakilan Pemerintah Propinsi Papua Tengah, Fredi M. Edowai menyoroti kejelasan kewenangan pendidikan di Papua perlu diperkuat.
